Jagat Indonesia akhir2 ini disibukkan dengan koalisi, reshuffle Kabinet, Wikileaks
dan sekarang terror –bom.
Di koran, diteve, petinggi Indonesia banyak memberi pernyataan, komentar ini-itu, begini-begitu, sana-sini, ribut dan ribet banget , kayak kebakaran jenggot.
Hello, lalu rakyat dapat peran dan porsi apa ya ?
Cuma melongo menonton sinetron “ Badut-Nusantara “ itu, sambil menanti serial
baru, yang lebih sentimental, melankolis, dramatis dan amburadul, bikin perut rakyat makin mules.
Sebenarnya semua itu tidak penting untuk rakyat.
Mereka hanya melihat realita, bahwa hidup makin sulit, tidak peduli apa yang terjadi diatas.
Yang mereka tahu, harga2 makin naik dan makin menjepit kehidupan mereka.
Harusnya Pemerintah mengerti dan peka tentang hal ini.
Rakyat tidak peduli koalisi partai A atau Z, siapa yang jadi Menteri ini dan itu,
rakyat bahkan tidak tahu apa itu Wikileaks ( oh, mas Wiki sudah stop tayang to ?)
sekarang malah harus sedut-senut mikir bom.
Kami sudah memberikan mandat kepercayaan pada Pemerintah, dengan harapan
bisa mengatur kehidupan rakyat menjadi makin baik dan lebih nyaman
Caranya : Harus pandai mengatur semua, pakar segala jenis ilmu sudah berjubel
di-Pemerintahan. Segala Peraturan juga sudah menumpuk rapi dimeja
depan mata, tinggal pelaksanaanya yang benar saja., yang belum.
Kalau sudah masuk di Pemerintahan, segala amanah atau atribut partai atau golongan harus ditinggalkan , yang nomor satu adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.
Saya ingin memberi masukan untuk Pemerintah :
Banyak Peraturan dari Pemerintah, diatas sudah begitu bagus pro rakyat, tetapi
pelaksanaannya ditengah-jalan tersendat dan jadi berantakan dibawah, tidak jalan alias mandeg bin macet, tidak ada kejelasannya dan dilupakan begitu saja.
Yang paling penting, adalah sosialisasinya., bukan pada rakyat tetapi kepada aparat
bawahan , yang menjadi ujung tombak melaksanakan peraturan itu sampai ke-rakyat.
Pemerintah wajib mengawal dan mengawasi pelaksanaan suatu peraturan, terlebih bila menyangkut uang.
Sudah bukan rahasia lagi, jika justru aparat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, pegawai2 bawahan , ingat Gayus, bersih dari korupsi.
Mereka amat piawai mengacaubalaukan peraturan, yang ujungnya pasti duit.
Meskipun gaji mereka terus dinaikkan, sepertinya mereka masih kurang puas juga.
Jangan sampai karena kelakuan segelintir oknum nakal, membuat rakyat makin tidak percaya pada Pemerintah
Saya mengusulkan diadakan suatu kotak pengaduan atau website yang gampang
dijangkau oleh rakyat, jika dipersulit oleh oknum yang kurang bertanggung jawab
ini., diharapkan setiap departemen punya dan benar berfungsi.
Sedikit laporan , kami ingin mempertanyakan tentang Peraturan Presiden ( PerPres)
No. 24 tahun 2008 dan PerMenKeu no.24/PMK 05 tahun 2008 tentang DekomVet
( Dana Kehormatan Veteran RI ) apakah sudah keluar ?
Karena banyak Veteran dan jandanya yang belum berhasil menerima itu, padahal
peraturan itu dikeluarkan tahun 2008.
Dimana nyangkutnya ya ?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar